Distribusi Pendapatan Nasional

Menurut saya, distribusi pendapatan nasional akan menentukan bagaimana pandapatan nasional yang tinggi mampu menciptakan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan dalam masyarakat, seperti mengurangi kemiskinan, penganguran dan kesulitan-kesulitan lain dalam masyarakat. Distribusi pendapatan nasional yang tidak merata, tidak akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum. Sistem distribusi yang tidak merata hanya akan menciptakan kemakmuran bagi golongan tertentu saja.

Perbedaan pandapatan timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi. Pihak yang memiliki faktor produksi yang lebih banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak juga. Ini juga disebabkan oleh kesalahan masa lalu pemeritah kita yang sangat memilih dalam memberikan kredit kepada masyarakat Indonesia. Sebelum kita bicara lebih jauh, mari kita lihat kasus berikut ini yang memperlihatkan perlakuan pemerintah yang membeda-bedakan :

“ Pada sekitar tahun 1960-an kebijakan mengejar pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi besar-besaran yang memerlukan modal besar, menyebabkan Soeharto memanjakan pengusaha-pengusaha besar (yang umumnya WNI keturunan Cina) dengan berbagai kemudahan kredit ratusan triliun rupiah dari Bank Indonesia, yang kita kenal sebagai KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia), dan juga membiarkan konglomerat itu meminjam uang besar-besaran dari luar negeri.

Kebijakan kredit besar-besaran kepada konglomerat inilah yang terbukti menghancurkan perekonomian nasional. Ketika terjadi krisis moneter, keuangan negara kosong karena dana milik negara sudah disalurkan sebagai KLBI kepada konglomerat. Para konglomerat apatriotik yang mendapat kepercayaan dana kredit raksasa justru memindahkan dana yang dikuasainya itu ke luar negeri, hal inilah yang menyebabkan krisis moneter di Indonesia menjadi paling parah. ”

( Sumber: Harian Republika )

Selain hal yang disebutkan diatas, sebab lain timpangnya distribusi pendapatan nasional dalam lingkup makro-ekonomi ini berdampak pada hampir seluruh sektor ekonomi nasional yang melahirkan kemiskinan struktural rakyat pribumi, akibat terbatasnya akses di sektor ekonomi dan keuangan. Andaikan pendapatan nasional terbagi merata dan berkeadilan, seorang pejabat setidaknya bisa memperoleh gaji (penghasilan sah) yang mencukupi, sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu melayani dan melindungi masyarakat.

Tapi sayang sekali, sebagian besar pendapatan nasional (GNP) masuk ke kantong konglomerat, sedangkan negara hanya mendapat porsi kecil GNP, sehingga negara tidak mampu menggaji pegawainya secara pantas, sehingga pada kenyataannya penghasilan resmi Lurah kita jauh di bawah rata-rata GNP.

Akibat ketimbangan distribusi pendapatan nasional, maka pada umumnya pejabat negara berpenghasilan di bawah rata-rata pendapatan nasional. Dalam keadaan seperti ini tidaklah heran jika pejabat negara (sipil dan militer) mudah ‘dibeli’ kalangan bisnis (yang punya banyak uang, umumnya nonpri keturunan Cina atau asing). Inilah penyebab utama korupsi dan solusi di negeri kita.

Sekarang ini pada saat rakyat banyak hidup melarat, melimpahnya pengemis dan pengamen di jalan-jalan, para perampok uang rakyat justru hidup mulia dan sejahtera dilindungi aparat pemerintah yang seharusnya menangkap mereka.

Indonesia terancam disintegrasi, padahal hanya dengan dana beberapa triliun rupiah kita bisa membangun proyek sosial ekonomi di Aceh, di Ambon-Maluku, di Poso, di Irian Jaya dan di daerah-daerah lain yang bisa meredam konflik sosial. ‘Rekapitalisasi sosial ekonomi masyarakat miskin’ sama sekali tidak dilakukan pemerintah, tetapi ratusan triliun rupiah dikucurkan pemerintah untuk ‘rekapitalisasi dan revitalisasi konglomerat perampok’ yang telah menyengsarakan rakyat.

About these ads